Slider

Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

Mencabut Permendikbud no. 81 Tahun 2014
tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1179) dan Permenristekdikti no. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463) dan dinyatakan tidak berlaku.

Mungkin Anda juga menyukai

15 Respon

  1. Nurjannah S berkata:

    Selamat Malam…
    Mohon pencerahannya, apabila ada Dosen salah satu Universitas swasta di NTB, menjadi karya siswa BPPDN pada tahun 2013-2017, kemudian tidak pernah mengurus surat tugas belajar hingga 2019 ini, dan yg bersangkutan mengurus dan mengisi BKD Serdos, yg dimiliki baru SKTL, bukan Ijazah. Bagaimanakah status Ijazahnya nanti? Dikarenakan tidak pernah mengurus status Aktif ke Tugas belajar di Forlap? Apakah tidak berpotensi merugikan keuangan negara, dengan mendapat BPPDN, dan di tahun ke 5 dan seterusnya studinya mendapat dana Serdos? Mohon informasi, agar lembaga kami tidak mendapat sanksi, sebagai akibat dari kelalaian Dosen/karyasiswa….terimakasih

  2. Nurjannah S berkata:

    Terimakasih lldikti8 atas informasi dan respon nya

  3. Yudith Supari berkata:

    Untuk Ijazah apakah diperbolehkan Tanda Tangan Rektor/Ketua hanya diScan atau wajib tanda tangan langsung/basah ???

    • Agus Prabawa berkata:

      Tanda tangan dilakukan atas kehendak pejabat yang berwenang agar ijazah memiliki keabsahan dan kekuatan hukum.
      Terima kasih.

  4. Emanuel higau, S.E. berkata:

    Selamat siang, mohon maaf Menganggu waktu bapak ibu saya Emanuel Higau lulusan tahun 2018 dari fakultas ekonomi prodi akuntansi univ.Widya gama mahakam samarinda. Salah satu kmpus swasta di Kaltimantan Timur. Dengan gelar S.E. Nah yg saya mau tanya apakah gelar ini sudah tepat? Soalnya saya bingung gelar saya ada perbedaan dengan teman2 saya yg kebetulan lulus ditahun yg sama dan jurusan yang sama hanya berbeda universitas, saya S.E. sedangkan mereka S.Ak.
    Saya sudah tanya ke internal kampus namun katanya email kampus terkait pengajuan perubahan gelar tdk dibalas oleh lldikti sudah sejak awal aturan ini terbit.
    Mohon pencerahannya
    Terima kasih

  5. Medina berkata:

    Selamat siang. sy tidak menemukan penulisan gelar dokter. Apakah tetap menggunakan huruf kecil “dr.”?

    • Agus Prabawa berkata:

      Merujuk KepDirjenBelmawa tentang daftar nama prodi bahwa Program Profesi Pendidikan Profesi Dokter menggunakan gelar dr.
      Terima kasih

  6. Sry berkata:

    Sedikit bertanya terkait ijazah yg di tandatangani plt rektor
    Apakah ijazah ini dpt digunakan utk jangka panjang?
    Dan apakah ada instansi yg tdk menerima ijazah yg di tandatangani oleh plt?

    Dan untuk masalah CPNS apakah ijazah dg ttd PLT dapat dipakai untuk ikut serta CPNS?
    Mhon penjelasannya🙏
    Terimakasih

    • Agus Prabawa berkata:

      Pasal 11 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi menentukan bahwa “Selain penandatanganan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas rektor, pelaksana tugas dekan fakultas, pelaksana tugas ketua, atau pelaksana tugas direktur pada perguruan tinggi dapat menandatangani Ijazah”

      Terima Kasih.

  7. Bima Yatna Anugerah Ramadhani berkata:

    Assalamualaikum Wr. Wb.
    Perkenalkan nama saya Bima Yatna Anugerah Ramadhani, saya lulusan s1 dari Rajamangala University of Technology Krungthep, Thailand. insha’Allah saya akan melanjutkan s2 saya ke negara lain seperti rusia, jepang, atau uk. Tapi saya mengalami kendala di legalisir. Yang pertama, di ijazah dan transkrip saya tidak tertera nomer dokumen seperti di indonesia. Kedua, beberapa kampus di Thailand tidak mengetahui dan memiliki tentang legalisir kampus. Jadi saya harus berdebat dan hanya mendapatkan surat keterangan dari kampus lulus dari kampus saya saja. Ketiga, saya mengalami penolakan pada saat melakukan legalisir kemenkumham yang mengharuskan saya melakukan legalisir di kemenristek dikti terlebih dahulu. Pertanyaan adalah
    1. Apa saja yang diperlukan untuk legalisir kemenristek dikti ?
    2. Apakah perlu dokumen saya harus di legalisir oleh kampus saya yang ada di Thailand ?
    3. Apa kah ada cara lain untuk mengganti legalisir oleh kampus ? Karena kampus saya tidak mengenal istilah legalisir kampus
    4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan légalisir di ristekdikti ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *